Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono angkat bicara mengenai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo.
Agus meminta Presiden Joko Widodo bersikap terkait pembentukan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Â
"KPK beberapa kali, KPK waktu kasus, saya inget Presiden panggil KPK, KPK datang ke istana dalam kasus reklamasi, presiden undang rapat dan panggil KPK," kata Ferry di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (11/6/2017).
Ferry menilai KPK tidak boleh datang dalam undangan rapat Presiden. Kini, KPK meminta Presiden Joko Widodo bersikap mengenai hak angket. Ferry mengatakan KPK melibatkan diri dalam proses kekuasaan diluar wilayahnya.
Baca: Kepergok Curi Motor Jelang Sahur, Maling Ini Jadi Sasaran Amukan Massa
Baca: Kaesang dan Kahiyang Temani Presiden Jokowi Lakukan Hal Ini
Baca: Pansus Hak Angket KPK Berpotensi Merugikan Keuangan negara
"Agak membuka pretensi orang, KPK periode sekarang kok kayak KPKnya Pak Luhut Binsar Panjaitan," kata Ferry.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK.
Ia berharap Jokowi mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK. Hingga kini, Kepala Negara selaku eksekutif belum menyatakan sikap dan pendapat soal hak angket KPK yang bergulir di DPR.
" KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).
Ia mengatakan, saat ini DPR selaku cabang kekuasaan legislatif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket.
"Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya. Nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang dieksekutif (Presiden). Ya paling tidak sama seperti suaranya KPK," ujar Agus.
(Tribunnews/Ferdinand Waskita)
