TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah anggota serta pimpinan DPRD Sumut berkumpul di Ruang Aula Lantai I Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (15/6).
Mereka dipanggil Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK). Namun, pemanggilan ini bukan terkait tindak lanjut pemeriksaan atas kasus yang tengah ditelusuri KPK.
Melainkan dalam rangka penyampaian Hasil Integrity Assestment dan Diskusi Tindak Lanjut yang digelar Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Bidang Pencegahan KPK.
Kegiatan berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam. Seusai kegiatan ini, KPK menggelar temu pers untuk memaparkan maksud dan tujuan mereka ini.
"Jadi kenapa kami minta tertutup, karena kami akan menyampaikan hasil survey terhadap DPRD Sumut di tahun 2016. Kita bukan hanya di DPRD Sumut, tapi juga 64 kementerian dan lembaga terkait survey integritas," kata Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Aida Ratna Zulaiha.
Aida mengaku khawatir nantinya data statastik tersebut diberitakan untuk menjatuhkan komisi tertentu bila memiliki angka penilaian yang rendah.
"Kenapa ini tertutup saya khawatir, kalau saya buka ke wartawan. Kawan-kawan hanya mencari angka saja untuk diambil. Hasil survei ini kan bersifat untuk pencegahan anti korupsi," katanya.
Berdasarkan hasil survey integritas, kata Aida, masih terdapat berbagai hal yang mesti dibenahi di jajaran lembaga legislatif tingkat Sumut tersebut. Termasuk terkait pengelolaan anggaran internal lembaga.
"Hasilnya memang ada beberapa yang harus diperbaiki. Seperti pengelolaan anggaran, tapi ini anggaran internal saja," kata Aida.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora, tampak buru-buru melangkah ke lift saat hendak diwawancarai. Saat dihampiri, politisi Hanura ini pun tak bersedia memberikan komentar atas kegiatan ini.(wes/tribun-medan.com)
